Jakarta – Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan polisi harus mengundurkan diri jika menjabat
Corongriau.com
Dukung Prabowo, GN 98: Reformasi Polri Adalah Kebutuhan Mendesak
Jakarta, 19 November 2025 — Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Komite Reformasi Polri sebagai langkah strategis untuk memperkuat institusi Kepolisian Negara Republik
Peran TNI di Jabatan Sipil Dinilai Mengaburkan Batas Kewenangan Negara Demokratis
Jakarta – Di belahan dunia lain, doktrin pertahanan tengah berlari kencang mengejar Revolution in Military Affairs (RMA). Perang di abad ke-21 tak
Ekonom INDEF: Keberhasilan Redenominasi Ditentukan oleh Kesiapan Makro dan Kebijakan Hukum
Rencana pemerintah untuk melaksanakan redenominasi rupiah kembali menjadi sorotan. Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, mengingatkan bahwa langkah tersebut tidak bisa dilakukan secara
KTNA Bersama HNSI Serap Aspirasi Nelayan Celong soal Dampak Kawasan Industri
BATANG – Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Batang bersama DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang menyambangi para nelayan di Tempat
Komite Reformasi Kepolisian Dinilai JIHN sebagai Bentuk Komitmen Negara Menjawab Tantangan Baru
Jakarta – Dalam menyikapi beredarnya berbagai isu negatif yang berkembang pasca pelantikan Tim Komite Reformasi Kepolisian, saya, Riswan Siahaan, selaku Ketua Jaringan
Raja Juli: Irjen dari Polri Berperan Besar Awasi Kinerja Kemenhut
Jakarta – Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait larangan anggota Polri menduduki jabatan sipil. Namun, ia menilai
Ahli: Polisi Harus Segera Tinggalkan Jabatan Sipil yang Tidak Sesuai Tupoksi
Jakarta – Polemik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil kembali menguat setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 resmi diketok. Dosen
Polri Tetap Bisa Berkarier di Jabatan Sipil, Selama Sesuai Tupoksi: Ini Kata Pakar
Jakarta – Polemik terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir. Kini, pandangan tegas datang dari Dosen Ahli Hukum Tata Negara
Guru Besar Unpad Kritik MK: Polisi Tidak Bisa Disamakan dengan Militer
Jakarta – Polemik Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 terus bergulir dan menuai beragam pandangan ahli. Salah satu kritik tajam disampaikan oleh
- Sebelumnya
- 1
- …
- 28
- 29
- 30
- …
- 227
- Berikutnya

