Makassar – Forum Group Discussion (FGD) Aktivis ’98 Sulawesi Selatan menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang berada langsung di
Tag: Polri
Wacana Penempatan Polri di Kementerian Tuai Kritik Muhammadiyah
SEMARANG – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menilai wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu tidak
Prof Rodiyah Ungkap Alasan Konstitusional Polri Dipimpin Presiden
Jakarta – Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang (UNNES) sekaligus pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Rodiyah Tangwun, S.Pd., S.H., M.Si., C.Me,
Ketua Komisi III DPR Bantah Isu Kapolri Membangkang Presiden
Jakarta — Isu ketidakloyalan Kapolri terhadap Presiden ternyata dibangun dari dua tudingan spesifik yang kerap dipelintir dalam dinamika politik pasca-Pilpres 2024. Hal
Dukungan PEPABRI Perkuat Transformasi Polri, Ini Kata Wakapolri
Jakarta — Ketua Umum Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI–Polri (PEPABRI), Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar, menegaskan bahwa kedudukan Polri yang berada langsung
Surati Presiden Prabowo, IPW Tegaskan Polri Harus Tetap di Bawah Presiden
Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) secara resmi menyampaikan usulan reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kepada Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.)
Jaga Stabilitas Nasional, Kapolri Tegaskan Polri Ideal di Bawah Presiden
Jakarta – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menyampaikan pandangannya mengenai posisi kelembagaan Polri dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Taruna Akpol Dikerahkan ke Aceh Tamiang, Satukan Tekad Pulihkan Sumatra
Aceh Tamiang — Polri mengerahkan 169 Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dalam Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardus) Tahun 2026 untuk mempercepat pemulihan
Polri Luncurkan Buku Strategi Lawan TPPO Berbasis Perlindungan Korban
Jakarta — Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar peluncuran dan bedah buku berjudul “Strategi Polri dalam Pemberantasan TPPO: Perlindungan Perempuan dan Anak di
Ahli Hukum Apresiasi MK, Penugasan Polri di Jabatan Sipil Tetap Sah
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) tidak menerima permohonan uji materi terkait Pasal 19 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun
- Sebelumnya
- 1
- 2
- 3
- 4
- …
- 23
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.