Jakarta — Sdr. Ricko Yuliansyah, menyampaikan sikap resmi lembaga kemahasiswaan terkait dinamika publik yang mengiringi pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Tag: RKUHAP
BEM Institute STIAMI Serukan Kedewasaan Publik, Dorong Evaluasi Kritis RKUHAP
Jakarta — BEM Institute STIAMI melalui Menteri Koordinator Sosial dan Politik, Sdr. Muhammad Iqbal, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya mahasiswa dan pemangku
LKBHMI Sambut Positif Peran Advokat yang Diperluas dalam RKUHAP
Jakarta, 19 Desember 2025 – Dukungan terhadap percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) terus menguat dari berbagai elemen
BEM FH UBK: RKUHP dan RKUHAP Harus Dipahami Tidak Sekadar Normatif
Jakarta – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK) menyampaikan sikap kritis-konstruktif terhadap berlakunya Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KP3 Dorong Pembahasan RKUHAP yang Objektif agar Tidak Disalahartikan sebagai Pembatasan Kebebasan Berpendapat
Jakarta – Direktur Komite Pendukung dan Pengawas Presisi Polri (KP3) Ade Ardiansyah Utama menilai kekhawatiran sebagian kelompok masyarakat sipil terkait pembatasan kebebasan
Polemik RKUHAP, Mixil: Aspirasi Mahasiswa dan Akademisi Harus Didengar
Jakarta – Aktivis Reformasi 1998, Mixil Mina Munir, menegaskan bahwa dinamika pro-kontra terkait Rancangan Kitab Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mesti dilihat sebagai
Kewenangan Polisi & Jaksa Tumpang Tindih, Fernando Emas : Tak Perlu Dominus Litis di KUHAP
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyatakan bahwa usulan Jaksa untuk memasukkan asas dominus litis dalam Rancangan KUHAP sebaiknya ditolak.
Kritisi Penerapan Dominus Litis, Pakar : Dalam RKUHAP Apalagi UU Kejaksaan Harus Hati-hati! Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan
Jakarta – Pakar Hukum Pidana Dr. Indah Sri Utari., SH. MHum mengatakan bahwa asas dominus litis dalam hukum pidana bahwa pada dasarnya
Prof. Eddy Hiariej Tekankan KUHAP Baru agar Berlandaskan Perlindungan HAM
Jakarta – Pakar Hukum Universitas Gajahmada (UGM) Prof Eddy O.S. Hiariej menyoroti beberapa aspek penting terkait reformasi hukum acara pidana di Indonesia.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.









