Jakarta, 30 November 2025 – Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) resmi disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan dilakukan dalam Rapat
Tag: RUU KUHAP
Mewujudkan Keamanan yang Adil: Perspektif BEM Undip dalam Reformasi Polri
Semarang, 21 Mei 2025 – Pemerintah dan DPR saat ini tengah dihadapkan dengan pembahasan RUU Polri dan RUU KUHAP. Dalam menanggapi dinamika
Soal RUU KUHAP, Praktisi Hukum: Tugas Penyidikan Dipegang Polisi, Jaksa Fokus Penuntutan Saja
Jakarta – Munculnya potensi tumpang tindih kewenangan dalam RUU KUHAP menjadi sorotan banyak pihak. Integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat
Ketua GPK Tolak Usulan Reposisi Polri & Beri Dukungan Penguatan Polri di RUU KUHAP
Jakarta – Ketua Gerakan Pemerhati Kepolisian (GPK) Abdullah Kelrey menolak wacana reposisi institusi Polri atau mengembalikan Polri di bawah TNI/Kemendagri. Kelrey menilai
Direktur CBA : Yang Jalani Penyidikan dalam RUU KUHAP Tetap Polri Bukan Kejaksaan
Jakarta – Direktur Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi menilai urgensi kewenangan penyidikan di Kejaksaan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang
Dorong Cermat & Hati-hati dalam Penyusunan RUU KUHAP, Pengamat Hukum UNS : Cek Sinkronisasi Kewenangan
Semarang – Pengamat hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Muhammad Rustamaji mengingatkan DPR untuk cermat dan berhati-hati dalam menyusun dan membahas Rancangan
Polri & Pembaruan UU KUHAP, Pakar Hukum : Kedepankan Independensi Penegakan Hukum
MEDAN – Penyelidikan memegang peran penting sebagai langkah awal dalam penegakan hukum. Proses ini berfungsi untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana
RUU KUHAP Disorot, Akademisi UMSU : Potensi Mengamputasi Kewenangan Penyelidikan & Penyidikan Polri
MEDAN – Dr Alpi Sahari, SH. M.Hum Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di Medan, Jumat (24/1) mengatakan, RUU
Potensi Besar Conflict of Interest, Akademisi Hukum UB Dorong RUU KUHAP Ditinjau Ulang
MALANG – Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, SH, MH guru besar Fak Hukum Universitas Brawijaya (UB), secara tegas mengkritik Rancangan Undang-Undang Hukum
Eggi Sudjana Kritik Pasal Bermasalah di RUU KUHAP : Jaksa Bisa Kerjain Polisi! Harus Dibatalkan & Reduksi
Jakarta – Ketua Tim Pembela Aktivis dan Ulama (TPUA) Eggi Sudjana mengkritik keras pasal 111 Ayat (2) dan Pasal 12 Ayat 11 RUU
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.










