Surabaya – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja PT PLN (Persero), M. Abrar Ali, menyoroti pentingnya regenerasi pegawai dan penguatan ketahanan energi nasional saat melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) se-Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Timur masa bakti 2025–2029 yang dirangkai dengan Rapat Kerja Daerah (Rakerda), di Surabaya, Rabu (17/6/2026).
Menurut Abrar, pelantikan pengurus baru bukan sekadar pergantian kepengurusan, tetapi menjadi momentum memperkuat organisasi agar mampu mengawal kepentingan pekerja sekaligus mendukung keberlanjutan perusahaan di tengah perubahan teknologi dan tantangan sektor ketenagalistrikan.
“Kepengurusan serikat pekerja memiliki hak imunitas yang dilindungi undang-undang. Dengan pelantikan ini kami berharap organisasi semakin kuat sehingga mampu menjalankan fungsi perlindungan terhadap pekerja sekaligus mendukung transformasi PLN,” ujarnya.
Abrar mengatakan, salah satu tantangan yang harus segera diantisipasi adalah regenerasi sumber daya manusia di lingkungan PLN. Menurutnya, pertumbuhan perusahaan harus diikuti dengan penambahan jumlah pegawai agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. “Perusahaan yang terus berkembang tentu harus diikuti dengan penambahan unit kerja dan jumlah pegawai. Persoalan kebutuhan pegawai harus menjadi pembahasan bersama dalam forum Lembaga Kerja Sama (LKS) tingkat nasional agar pelayanan kelistrikan tetap terjaga,” katanya.
Ia juga mendorong agar proses rekrutmen pegawai baru memberikan kesempatan yang lebih besar kepada putra-putri daerah, khususnya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Selain regenerasi pegawai, Abrar menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan pekerja yang bertugas di wilayah kepulauan dan daerah terluar. Menurutnya, dukungan berupa tunjangan, fasilitas, dan pengaturan pola cuti perlu terus ditingkatkan agar pekerja tetap termotivasi memberikan pelayanan terbaik.
Di sisi lain, Abrar mengingatkan bahwa ketahanan energi nasional menghadapi tantangan yang semakin berat akibat dinamika geopolitik global. Sebagian besar energi primer pembangkit listrik masih bergantung pada komoditas seperti batu bara, gas, dan minyak yang harganya dipengaruhi nilai tukar dolar Amerika Serikat.
“Fluktuasi harga energi dan nilai tukar dolar berdampak langsung terhadap biaya penyediaan listrik. Karena itu, penguatan ketahanan energi menjadi sangat penting agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjamin,” tegasnya.
Ia berharap kebijakan sektor energi semakin berpihak pada kepentingan nasional sehingga pengelolaan sumber daya energi mampu memperkuat kedaulatan energi Indonesia,” pungkasnya.
